DPR Akan Bentuk Pansus Atasi Masalah Seleksi PPPK

oleh
oleh

BahasaPublik, Jakarta – Wakil ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan misi X telah bersurat kepada Pimpinan DPR untuk mengadakan rapat gabungan bersama lintas Komisi dengan Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI terkait permasalahan PPPK.

Bahkan, Dede Yusuf menyampaikan, bahwa komisi X akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam menangani permasalahan seleksi PPPK tersebut.

Hal itu disampaikan Dede Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) Bidang Tenaga Pendidikan, Paguyuban Peserta CPNS Kemendikbud Ristek 2021, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Forum Guru SMP Honorer se-Tulungagung,  GTKHNK 35+,  Perkumpulan Guru Inpassing Nasional Pengurus Wilayah Jawa Barat, Forum Guru Inpassing Grade Mapel Prakarya dan Kewirausahaan Kabupaten Tuban, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

“Rapat gabungan itu penting dilaksanakan karena, pertama program seleksi satu juta guru PPPK yang diterbitkan Kemendikbud pada akhir tahun 2020 sampai saat ini masih menyisakan masalah terkait anggaran, dan formasi guru dan tenaga kependidikan,” ujar Dede.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Potret Demokrasi Masa Orde Baru dan Reformasi

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, kebijakan seleksi guru PPPK merupakan kebijakan lintas kementerian/lembaga, maka permasalahan yang ditimbulkan tidak dapat hanya ditangani oleh Kemendikbud Ristek.

Untuk itu, menurutnya, diperlukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait panselnas seleksi PPPK, yaitu Kemenpan RB, Kemenkeu RI, Kemendagri dan BKN.

Selain itu, rapat kerja gabungan diperlukan agar terjadi percepatan penyelesaian guru PPPK yang telah lulus seleksi dan mengantisipasi seleksi guru PPPK tahun 2023.

“Saat ini tentu kita masih menunggu, karena kalau Pansus itu dipimpin Pimpinan DPR, karena beda, lintas Komisi. Jadi apa yang disampaikan bapak dan ibu memang harus kita selesaikan melalui Pansus, tapi dimulai dari kami audiensi dengan Pimpinan DPR,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *