Heboh Kekayaan Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ketum KNPI Haris Pertama: Kepercayaan Masyarakat Indonesia Menurun

oleh
oleh

BahasaPublik, Jakarta – Ketua Umum KNPI Haris Pertama mengatakan bahwa saat ini kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pejabat pajak dan Bea Cukai menurun seiring hebohnya kekayaan pejabat pajak dan bea cukai. Haris menyebut KPK dan Presiden harus tegas pada kasus tersebut.

“Saya ingin menyampaikan kepada pemerintah Indonesia khususnya bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa hari ini Indonesia sangat Dihebohkan bagaimana jumlah harta kekayaan atau kemewahan yang ada pada diri Rafael alun dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga pada diri Eko Darmanto dari Direktorat Jenderal Bea Cukai jadi saya bersama kawan-kawan KNPI berharap kepada Pak Presiden dan juga kepada KPK untuk mengusut seluruh harta kekayaan Pegawai pajak dan juga pegawai Bea Cukai.

Ketum KNPI Haris juga menganggap munculnya harta fantastis ke publik adalah petunjuk dari tuhan.

“Kami menganggap bahwa yang terjadi pada diri Rafael alun dan Eko Darmanto adalah salah satu contoh yang hari ini dibuka oleh Tuhan Yang Maha Esa ke hadapan publik bagaimana para pejabat di Dirjen pajak dan juga didirikan Bea Cukai hidup dalam sebuah kemewahan yang sangat tidak wajar” tegas Haris.

Baca juga: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Dinilai Sesatkan Publik

Haris dengan tegas mengharapkan pejabat dirjen pajak dan beacukai  mengundurkan diri.

“saya juga berharap kepada kepala Dirjen pajak dan juga kepala Dirjen bea cukai untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rasa pertanggungjawaban atas gaya yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut gaya hidup mewah dan juga memamerkan harta kekayaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka berdua” kata Haris.

Haris KNPI juga menyampaikan harapan nya kepada Menteri Keuangan Sry Mulyani bisa segera mencopot pejabat teraebut.

“kepada guru Sri Mulyani Semoga ibu Menteri Keuangan bisa ya mencopot dua Dirjen tersebut agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kepercayaan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia” tutup Haris. (FA -Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *