JAKARTA – Dua nama Menteri Kabinet Jokowi-Maruf Amin diminta Tim Kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar dihadirkan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Dua Menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pemanggilan menteri itu diharapkan bisa menjelaskan soal penggunaan bantuan sosial (bansos) yang dianggap menguntungkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Permintaan itu disampaikan setelah penyampaian jawaban dari KPU sebagai termohon dan Prabowo-Gibran dan Bawaslu sebagai pihak terkait selesai dibacakan.
Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir awalnya meminta hakim konstitusi bantu menghadirkan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam sidang pemeriksaan saksi dan ahli.
Permintaan itu juga disambut kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Menurutnya, dengan menghadirkan menteri-menteri tersebut, bisa menjelaskan terkait penyaluran bansos yang dianggap berpengaruh terhadap elektoral paslon Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Paling tidak kementerian ini sangat penting dan vital dan kami mohon majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan tersebut,” kata Todung.
Baca juga: Gibran Persilakan Aksi Demonstrasi Soal Dugaan Kecurangan Pemilu
Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail menambahkan, permintaan memanggil sejumlah menteri dianggap penting untuk pembuktian pemohon terutama terkait kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyaluran bansos. (red)
